KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …
Pada kesempatan ini Penyuluh Kembali hadir untuk berbagi Informasi berkaitan dengan Undang-undang sekitar kelautan dan Perikanan. Barangkali anda sebagai sahabat Penyuluh perikanan mungkin sedang membutuhkan Informasi mengenai Undang undang yang berkaitan dengan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka bersama ini saya akan membantu untuk berbagi dan memberikan informasi mengenai Undang undang … KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, dan Pasal 33 Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan petunjuk teknis PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud Hukum dan Peraturan Kelautan dan Perikanan | Aquaqulture Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP-3, adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN. PASAL I. Beberapa tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan; m. pemantauan wilayah 25 Feb 2020 Undang-Undang No.31/2004 tentang Perikanan sudah menjadi pelindung dan sekaligus pengayom untuk sektor kelautan dan perikanan. Ketentuan tentang Jalur Penangkapan di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.02/MEN/2011 17 Sep 2019 Koordinator Staf Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa mengatakan revisi Undang-Undang (UU) No 45/2009 tentang Perikanan kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … PERIKANAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi UU 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 ... Undang-Undang tentang Perikanan diubah dengan UU Nomor 45 tahun 2009 karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik … KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN … 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN …
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Teknik dan Tata Cara Penyusunan
KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan
