UU No 1 Tahun 2009 - AirNav Indonesia
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Tentang Perlindungan Anak UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara; SALINAN - DPR NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan UU Nomor 01 Tahun 2014.pdf. Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1. Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan. Walikota (Lembaran Negara Republik 16 Nov 2019 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dengan UU Nomor 27 tahun 2007 akhirnya diubah dengan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Negara ( Lembaran (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan. Perorangan NOMOR 6 TAHUN 2014 Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode. NOMOR 20 TAHUN 2014. TENTANG Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, application/pdf icon dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang. Perubahan atas Undang -Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan NOMOR 1 TAHUN 2014 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945;. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan UU_NO_5_2014
